TAHUN 2008 bisa digambarkan sebagai tahun penuh kontraksi. Tiba-tiba ada harga yang bergejolak naik, tapi kemudian turun tajam. Sebuah gambaran kondisi yang serbatidak pasti, yang membuat beragam asumsi meleset, termasuk asumsi yang dibuat pemerintah.
Di bidang ekonomi, fluktuasi harga minyak mentah dunia amat jelas menggambarkan hal itu. Pada 3 Januari 2008, untuk pertama kalinya harga minyak dunia menembus US$100 per barel. Setelah itu, harga minyak terus melonjak hingga Juli mencapai US$147 per barel. Banyak yang memperkirakan harga minyak akan terus naik dan mustahil turun drastis.
Itu pula yang membuat pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) rata-rata 28% Juni lalu. Alasannya, pemerintah khawatir harga minyak yang tinggi akan membengkakkan subsidi BBM hingga menjadi Rp300 triliun dari pagu subsidi Rp126 triliun.
Akan tetapi, tiga bulan kemudian, harga minyak mulai jatuh. Bahkan, pertengahan Desember, sempat menyentuh US$34 per barel, yang merupakan harga terendah dalam empat setengah tahun terakhir.
Kesulitan akibat harga minyak yang selangit untuk sementara berhenti. Namun, datanglah badai krisis yang justru lebih dahsyat. Seperti air bah, rontoknya sejumlah lembaga keuangan raksasa Amerika Serikat yang terbelit kredit macet menerjang ke mana-mana termasuk Indonesia.
Akibatnya, indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia terhunjam hingga mencapai predikat paling merosot ketiga di dunia. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga anjlok, dari di kisaran 9.400 menjadi di atas 11.000.
Di bidang politik, wajah bangsa ini pada 2008 masih diwarnai tabiat buruk para wakil rakyat. Mereka masih gemar melancong ke luar negeri dengan dalih studi banding. Dewan juga masih suka merengek minta fasilitas ini dan itu, termasuk perbaikan gedung dan toilet yang memakan dana Rp230 miliar.
Akan tetapi, rupa-rupa fasilitas itu belum mampu membuat kinerja mereka menjulang. Mereka malah kian malas bersidang. Sidang paripurna pengesahan rancangan undang-undang dihadiri kurang dari 100 orang, atau tak sampai seperlima anggota dewan. Tidak mengherankan jika banyak undang-undang yang disahkan DPR diprotes masyarakat. Tidak aneh pula jika berdasarkan sejumlah survei, wakil rakyat dan partai politik masih menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya oleh rakyat.
Partai politik sebagai penghasil wakil rakyat pun bersikap setali tiga uang. Partai tidak bekerja penuh untuk konstituen. Sejumlah elite partai malah sibuk bertengkar memperebutkan posisi, tanpa berpikir bagaimana kaderisasi partai dijalankan.
Namun, masih ada kinerja yang membuahkan harapan. Selama 2008 KPK telah menunjukkan taringnya. KPK berani menghajar korupsi tanpa pandang bulu. Wajar jika masyarakat menilai kinerja KPK melebihi ekspektasi. Belajar dari keberhasilan dan kegagalan pada 2008, bangsa ini menatap 2009. Tahun yang lebih berat, baik secara politik maupun ekonomi.
